Oleh : Muhammad Ridwan
pesisirmandar.com, Opini — Pemilu 2024 memperlihatkan berbagai dinamika politik yang, meskipun terlihat berubah secara tampilan, tetap mempertahankan pola lama dalam kontestasi kekuasaan. Seperti pemilu sebelumnya, aktor politik berlomba-lomba merebut simpati publik dengan berbagai strategi, mulai dari penggunaan teknologi digital, eksploitasi isu-isu populis, hingga pergeseran narasi ideologi politik yang semakin cair. Namun, di tengah berbagai perubahan ini, ada satu hal yang tetap konstan: politik selalu bergerak dalam pola yang berulang. Elite masih mendominasi arena kekuasaan, partai politik terus memanfaatkan sentimen ideologis demi elektabilitas, dan strategi kampanye tetap berkisar pada pencitraan serta kooptasi kepentingan publik. Demokrasi elektoral terus menjadi ajang perebutan kekuasaan melalui strategi jangka pendek, sementara gagasan substantif sering kali hanya menjadi elemen pelengkap yang tidak benar-benar menjadi prioritas.
Dalam aspek ideologi politik, batas antara partai-partai semakin kabur. Jika dalam teori politik, ideologi seharusnya menjadi fondasi nilai dan arah kebijakan sebuah partai, dalam praktiknya ideologi lebih sering berfungsi sebagai alat justifikasi politik semata. Partai-partai yang memiliki perbedaan ideologis signifikan justru sering berkoalisi demi kepentingan elektoral, menunjukkan bahwa pragmatisme lebih dominan dibandingkan komitmen terhadap nilai-nilai yang mereka usung. Partai berbasis Islam, misalnya, dalam retorikanya menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam kebijakan publik, tetapi dalam realitas politik, mereka tidak segan berkoalisi dengan partai nasionalis yang lebih sekuler demi menjaga posisi strategis di pemerintahan. Begitu pula sebaliknya, partai nasionalis yang sering mengangkat isu keberagaman tetap mengakomodasi kepentingan kelompok konservatif untuk mengamankan dukungan elektoral.
Kontradiksi antara retorika dan kenyataan dalam politik ideologi semakin jelas dalam Pemilu 2024. Isu-isu seperti demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan keberagaman sering kali menjadi slogan utama dalam kampanye, tetapi dalam praktiknya, politik tetap didorong oleh kepentingan oligarki dan kelompok elite. Partai yang mengklaim memperjuangkan demokrasi tetap menjalankan mekanisme pencalonan yang tidak transparan dan cenderung oligarkis. Kandidat yang berbicara tentang kesejahteraan rakyat sering kali lebih fokus pada kepentingan politik jangka pendek dibandingkan membangun kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi politik dalam pemilu lebih banyak digunakan sebagai alat persuasi dibandingkan sebagai prinsip yang diwujudkan dalam kebijakan konkret.
Dalam aspek strategi politik, ada tiga pola utama yang terus digunakan oleh para kandidat dan partai dalam Pemilu 2024. Pertama, politik semakin berorientasi pada personalisasi dan pencitraan publik ketimbang adu gagasan. Kandidat lebih banyak membangun citra mereka melalui media sosial, memperlihatkan sisi ‘merakyat’ atau kepribadian yang menarik perhatian, sementara substansi kebijakan sering kali dikesampingkan. Pemilih lebih banyak disuguhkan drama politik dan pencitraan ketimbang diskusi mendalam tentang visi kepemimpinan. Kedua, mobilisasi politik identitas masih menjadi senjata ampuh dalam menggalang dukungan. Meskipun wacana keberagaman dan persatuan terus didorong, realitanya banyak kandidat yang tetap memanfaatkan sentimen agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu sebagai strategi elektoral yang efektif. Sentimen identitas ini sering kali muncul dalam bentuk simbol-simbol keagamaan dalam kampanye, serta eksploitasi perasaan keterwakilan kelompok tertentu yang dibuat seolah-olah terancam jika kandidat lain berkuasa. Ketiga, kooptasi birokrasi dan sumber daya negara masih menjadi fenomena yang sulit dihindari. Kandidat yang memiliki akses ke kekuasaan sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan elektoral, baik melalui kebijakan populis yang dirancang untuk meningkatkan elektabilitas dalam jangka pendek maupun melalui mobilisasi aparatur negara demi memastikan kemenangan di daerah-daerah tertentu.
Taktik elektoral dalam Pemilu 2024 semakin jauh dari semangat representasi publik yang seharusnya menjadi inti demokrasi. Alih-alih memastikan suara rakyat benar-benar menentukan arah kebijakan negara, strategi politik lebih difokuskan pada bagaimana memenangkan pemilu dengan cara apa pun. Kampanye tidak lagi diarahkan untuk membangun pemahaman politik yang lebih baik di kalangan masyarakat, melainkan sekadar untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya, bahkan dengan cara-cara yang manipulatif. Debat publik yang seharusnya menjadi ruang bagi adu gagasan sering kali berubah menjadi ajang serangan personal dan retorika kosong. Politik uang, bagi-bagi bantuan sosial, dan eksploitasi kebijakan populis tetap menjadi alat utama dalam mendapatkan dukungan rakyat. Representasi publik yang seharusnya menjadi tujuan utama demokrasi justru semakin terkikis oleh kepentingan elektoral yang transaksional. Fenomena ini menegaskan bahwa meskipun format kampanye dan teknologi yang digunakan dalam pemilu mengalami perkembangan, substansi politik masih berkutat pada pola yang sama. Demokrasi tetap menjadi ajang perebutan kekuasaan dengan strategi elektoral jangka pendek, sementara gagasan substantif tidak pernah menjadi fokus utama. Politik di Indonesia terus bergerak dalam siklus yang berulang dengan wajah baru, strategi yang lebih modern, tetapi tetap dengan dinamika yang sama. Harapan untuk mematahkan siklus ini tetap ada, tetapi hanya jika ada dorongan kuat dari masyarakat untuk lebih kritis terhadap politik elektoral dan menuntut transparansi serta substansi dalam setiap proses demokrasi. Jika tidak, Pemilu 2024 hanya akan menjadi repetisi dari pemilu-pemilu sebelumnya dengan format yang lebih canggih, tetapi dengan esensi yang tetap sama.