Mamuju  

DPRD Provinsi dan Kabupaten Diminta Bersikap Tegas Soal Dermaga Sandeq Nusantara Café

pesisirmandar.com, Mamuju – Keberadaan Dermaga Sandeq Nusantara Café di kawasan arteri Mamuju menuai sorotan. Selain diduga melanggar fungsi jalan, kafe tersebut juga mencerminkan lemahnya pengawasan dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Kabupaten Mamuju. Hingga kini, belum ada tindakan konkret dari para wakil rakyat terkait permasalahan ini. Selasa,(11/3/25).

Ketua Serikat Mahasiswa Mamuju (SEMAJU), Ismuliadi, mendesak DPRD untuk segera turun tangan. Ia menilai, DPRD sebagai representasi masyarakat seharusnya tidak tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran tata ruang dan aturan jalan arteri.

Baca Juga  Direktur RS Regional Sulbar Klarifikasi Tudingan Penolakan Pasien Kecelakaan Lalulintas

“DPRD memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan eksekutif, termasuk perizinan usaha yang berpotensi merugikan kepentingan umum,” ujarnya pada Selasa,(11/3/25).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bertugas mengawasi kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam hal perizinan usaha dan pemanfaatan ruang. Jika ditemukan pelanggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk memanggil pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, dinas perhubungan, hingga pemilik usaha.

Baca Juga  ‎Kasus DBD di Sulbar Capai 718, Dinkes Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Namun, menurut Ismuliadi, DPRD cenderung pasif dan belum menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Padahal, keberadaan kafe ini telah menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti kemacetan akibat parkir liar dan dugaan pencemaran lingkungan akibat reklamasi ilegal.

Jika DPRD tetap bungkam, kata dia, wajar jika masyarakat mempertanyakan kredibilitas para wakil rakyat. “Apakah mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat atau justru berpihak kepada pemilik modal?” katanya.

Baca Juga  Kejati Sulbar Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi di Perumda Aneka Usaha Majene ke Tahap Penyidikan

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kejelasan dan tindakan nyata. DPRD diminta segera menginvestigasi perizinan serta dampak lingkungan kafe tersebut dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap DPRD bisa semakin menurun.

Ikuti Berita Terbaru

Dapatkan berita terbaru dan terpercaya di ponsel Anda dengan mengakses saluran pesisirmandar.com melalui WhatsApp : https://whatsapp.com/channel/0029Vavk6qe8qJ01a0SjC33e

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *