pesisirmandar.com, Majene — Wacana penerapan kembali pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pemilihan tidak langsung dinilai berpotensi menghidupkan kembali pola kekuasaan yang sentralistik dan sarat transaksi di tingkat elite politik.
Dosen Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Taufik Iksan, menilai sistem pemilihan tidak langsung pernah diterapkan di Indonesia dan meninggalkan jejak praktik politik yang lebih elitis dibandingkan partisipatif.
“Pemilihan tidak langsung itu pernah dilaksanakan dan menciptakan kekuasaan yang sentralistik. Politik transaksional justru terjadi di tataran elite,” kata Taufik Iksan Kepada awak media, Jumat (2/1/2026).
Ia mempertanyakan alasan maraknya politik uang di masyarakat yang kerap dijadikan dalih untuk menolak pemilihan langsung. Menurutnya, praktik politik kotor tidak hanya terjadi di akar rumput, tetapi juga kuat di kalangan elite politik nasional maupun lokal.
“Kalau alasannya karena politik uang di masyarakat, apakah elite politik itu orang-orang suci yang bersih dari politik kotor?” ujarnya.
Taufik Iksan menegaskan, demokrasi sejatinya bertumpu pada kedaulatan suara rakyat. Karena itu, pemilihan langsung dinilai masih relevan untuk dipertahankan. Yang perlu diperbaiki, kata dia, adalah penguatan pendidikan politik oleh partai politik secara lebih masif dan berkelanjutan.
Selain itu, ia mendorong agar proses rekrutmen kader dan calon pemimpin tidak hanya menjadi domain partai politik, tetapi juga melibatkan akademisi serta tokoh-tokoh lokal guna menjamin kualitas calon pemimpin.
Dalam perspektif teori demokrasi, lanjut Taufik, tingkat kemajuan suatu negara dapat diukur dari besarnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Penolakan terhadap pemilihan langsung dinilai sama dengan membatasi ruang partisipasi publik dalam menentukan kebijakan.
Ia juga menyebut demokrasi tidak langsung merupakan model lama yang pertama kali diterapkan di Yunani Kuno dan telah ditinggalkan oleh banyak negara maju. Meski sejumlah negara masih menerapkan sistem monarki atau demokrasi tak langsung, sistem tersebut telah berlangsung stabil dalam jangka waktu yang lama.
“Sementara Indonesia sebagai negara berkembang masih sering berganti sistem politik mengikuti kehendak penguasa, bukan kehendak rakyat,” pungkasnya.
Dosen Unsulbar Nilai Pemilihan Tidak Langsung Berpotensi Hidupkan Politik Elit Transaksional
