pesisirmandar.com,Majene – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Majene, Sudirman, menyoroti sejumlah persoalan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sendana I dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Majene, Selasa (26/5/2026).
Dalam rapat yang dihadiri jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Majene serta seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Majene itu, Sudirman menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pelayanan kesehatan yang dinilai perlu segera dibenahi agar tidak berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah adanya informasi bahwa pemeriksaan kadar hemoglobin (HB) hanya dilakukan kepada pasien gawat darurat. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena pemeriksaan HB merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan ibu hamil.
“Bagaimana dengan ibu hamil yang akan menjalani persalinan apabila tidak mendapatkan pemeriksaan HB sebelumnya? Padahal kadar hemoglobin menjadi salah satu indikator penting yang berkaitan dengan keselamatan ibu dan bayi,” ujar Sudirman.
Selain itu, ia juga menyoroti ketersediaan masker nebulizer yang digunakan untuk terapi uap bagi pasien dengan gangguan pernapasan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, stok masker nebulizer di Puskesmas Sendana I dilaporkan kosong sejak Maret 2026.
Akibat keterbatasan tersebut, pasien yang membutuhkan terapi uap sejak Maret hingga 13 Mei 2026 disebut menggunakan masker nebulizer bekas yang telah dicuci dan digunakan kembali.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena sebagian penyakit pernapasan memiliki potensi penularan, termasuk pasien tuberkulosis (TB) yang juga membutuhkan layanan terapi uap,” katanya.
Sudirman juga mengungkapkan adanya keterbatasan layanan pemeriksaan laboratorium akibat beberapa kali mengalami kekosongan bahan maupun sarana penunjang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi proses diagnosis dan penanganan pasien.
Selain itu, pelayanan dokter di puskesmas disebut belum berjalan maksimal karena dipengaruhi keterbatasan obat-obatan dan fasilitas pemeriksaan penunjang.
“Persoalan lainnya yang menjadi perhatian adalah pelayanan dokter di puskesmas yang belum maksimal, yang dipengaruhi keterbatasan obat-obatan serta fasilitas pemeriksaan penunjang,” ungkapnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Komisi III DPRD Majene meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Majene segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah perbaikan agar pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan tingkat pertama dapat berjalan sesuai standar yang berlaku.
“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan hak dasar masyarakat,” tegas Sudirman.