pesisirmandar.com, Polewali Mandar— Dugaan ketertutupan pengelolaan anggaran pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai menuai sorotan. Pemuda Peduli Pendidikan dan Demokrasi (Palpasi) Kabupaten Polewali Mandar mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar segera melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut.
Ketua Palpasi, Syamsuddin, menilai pembangunan Gerai KDMP berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila tidak dilakukan secara transparan. Ia bahkan menyebut adanya indikasi dugaan praktik korupsi berjamaah dalam proses pengelolaan anggaran pembangunan gerai tersebut.
“Sejak awal pembangunan Gerai KDMP terkesan tertutup. Masyarakat seharusnya diberikan akses informasi terkait besaran anggaran dan mekanisme penggunaannya,” kata Syamsuddin kepada awak media. Senin,(11/5/2026).
Menurutnya, minimnya keterbukaan informasi publik membuat masyarakat kesulitan mengetahui secara pasti sumber dan jumlah anggaran yang digunakan dalam pembangunan Gerai KDMP di sejumlah wilayah.
Syamsuddin mengaku, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber, anggaran pembangunan Gerai KDMP disebut mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Namun, anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik gerai diduga hanya berkisar Rp800 juta hingga Rp900 juta.
“Informasi yang kami dapatkan di lapangan, anggaran disebut sekitar Rp1,3 miliar, tetapi yang digunakan untuk fisik gerai diduga hanya sekitar Rp800 sampai Rp900 juta. Ini tentu harus ditelusuri agar jelas peruntukan sisa anggarannya,” ujarnya.
Ia juga mengaku khawatir terhadap kualitas bangunan apabila benar terjadi pemangkasan anggaran dalam jumlah besar. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada mutu pekerjaan di lapangan.
“Kami khawatir kualitas bangunan ikut terdampak. Kalau memang anggaran Rp1,3 miliar dipangkas sampai tersisa Rp800 juta, otomatis pekerja juga pasti tidak mau ambil risiko. Jangan sampai demi menyesuaikan anggaran, kualitas bangunan justru dikorbankan,” katanya.
Ia menegaskan, proyek yang menggunakan uang negara wajib dilakukan secara transparan dan dapat diawasi publik agar tidak membuka ruang terjadinya penyimpangan anggaran.
“Kalau memang menggunakan anggaran negara, maka harus terbuka. Jangan sampai ada dugaan penyelewengan yang merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Palpasi pun mendesak Kejari Polewali Mandar segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan guna memastikan proses pembangunan Gerai KDMP berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.