pesisirmandar.com,Majene– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Majene menyayangkan rendahnya tingkat kehadiran pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra dalam kegiatan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang digelar di Acita Cafe, Pusat Pertokoan Majene, Rabu (15/4/2026).
Kepala Dinkes Majene, Yuliani Laupe, mengungkapkan kekecewaannya karena sebagian besar pengelola SPPG tidak menghadiri kegiatan yang dinilai penting untuk mendukung kelancaran operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Puluhan mitra dan SPPG tidak hadir pada kegiatan sosialisasi ini, padahal kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam proses pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ujar Yuliani.
Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah SPPG dihentikan sementara operasionalnya adalah belum terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis, termasuk kepemilikan SLHS serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di setiap dapur.
Yuliani menjelaskan, dari 24 dapur SPPG yang diundang dalam kegiatan tersebut, hanya enam pengelola yang hadir.
“Kami sangat menyayangkan rendahnya partisipasi ini. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pengelola SPPG mengenai mekanisme dan tahapan penerbitan SLHS sebagai salah satu syarat operasional. Saat ini terdapat 15 SPPG yang ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga pemahaman terhadap regulasi menjadi sangat penting,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pihak terkait agar informasi mengenai penutupan sejumlah SPPG tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Perlu dipahami bahwa penutupan dapur SPPG bukan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Langkah tersebut terjadi karena sejumlah persyaratan yang ditetapkan pemerintah belum dipenuhi oleh pengelola dapur,” katanya.
Dinkes Majene juga mendorong seluruh pengelola SPPG agar lebih proaktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang diselenggarakan pemerintah guna mendukung keberlangsungan program strategis nasional tersebut.
“Saat ini terdapat enam SPPG di Kabupaten Majene yang sedang menjalani proses pemeriksaan kesehatan lingkungan untuk memperoleh SLHS sebagai salah satu syarat pengaktifan kembali operasional SPPG yang sebelumnya ditutup,” tambah Yuliani.
Kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Majene, Dr. Andi Rita Mariani Basharu, selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Majene, Ketua DPD Asosiasi Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kabupaten Majene, Suardi, Koordinator Wilayah MBG Majene, Fadil, serta sejumlah mitra dan pengelola SPPG.