pesisirmandar.com, Mamasa – Rencana pergantian Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamasa (Kaban Keuangan) Herry Kurniawan mendapat penolakan keras dari Forum Pergerakan Pelajar Mahasiswa Kab.Mamasa(FPPM). Senin, (13/10/2025)
Ketua FPPM Mamasa, Ahyar, secara tegas menyatakan bahwa rencana mutasi tersebut harus dipertimbangkan kembali dan dinilai sebagai langkah yang tidak tepat dan berpotensi mengganggu stabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ahyar menyoroti bahwa di tengah upaya pemulihan dan penyehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa, pergantian pucuk pimpinan di Badan Keuangan justru akan menimbulkan turbulensi dan ketidakpastian.
“Kami menolak keras rencana pergantian Kaban Keuangan saat ini. Badan Keuangan adalah jantung dari tata kelola APBD. Mengganti Kepala Badan Keuangan di tengah proses penataan dan perbaikan yang sedang berjalan hanya akan memperlambat kemajuan dan berisiko menciptakan stagnasi baru,” ujar Ahyar.
Ahyar menekankan bahwa saat ini, Kepala Badan Keuangan yang menjabat telah menunjukkan komitmen dan progres dalam upaya menuntaskan berbagai persoalan keuangan daerah yang menumpuk, termasuk penanganan defisit anggaran dan optimalisasi pendapatan.
“Kami melihat ada upaya serius untuk menyehatkan kas daerah dan meningkatkan disiplin anggaran. Hal ini membutuhkan kontinuitas kepemimpinan dan pemahaman mendalam terhadap masalah-masalah spesifik yang dihadapi Mamasa. Sosok Kaban yang ada saat ini dianggap sudah menguasai peta persoalan,” tambahnya.
Lebih lanjut, FPPM juga mencurigai adanya indikasi politisasi di balik rencana mutasi ini. Ahyar mendesak agar Bupati atau pihak yang berwenang bertindak berdasarkan pertimbangan profesionalisme dan kinerja, bukan karena tekanan atau kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan jadikan jabatan strategis ini sebagai ‘bagi-bagi kursi’ atau alat tawar-menawar politik. Pergantian pejabat harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, bukan karena desakan atau intervensi pihak luar yang tidak memahami kompleksitas pengelolaan keuangan daerah,” tegas Ahyar.
Ahyar mengingatkan bahwa kinerja keuangan daerah akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pembayaran gaji pegawai, Siltap (Penghasilan Tetap) perangkat desa, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Ahyar menyerukan kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk fokus pada penuntasan program kerja dan menjaga stabilitas birokrasi, khususnya di sektor keuangan.
“Kami meminta agar Bupati mendengar aspirasi ini. Jaga stabilitas pemerintahan dan birokrasi. Jika Kaban Keuangan yang ada kinerjanya dianggap baik dan kinerjanya makin menunjukkan perbaikan, mengapa harus diganti? Utamakan kepentingan masyarakat dan daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan,” pungkas Ahyar,
Ketua FPPM Kabupaten Mamasa.
FPPM berjanji akan terus mengawal kebijakan ini dan tidak akan segan melakukan aksi demonstrasi jika rencana pergantian yang dinilai tidak rasional ini tetap dipaksakan.