pesisirmandar.com,Mamuju– Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulawesi Barat (EW-LMND Sulbar) mengecam keras kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per hari ini, Rabu (10/6/2026). Kenaikan signifikan pada jenis Pertamax (RON 92) yang menyentuh angka Rp16.650 per liter dinilai sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Rabu,(10/6/2026).
Sekretaris Wilayah EW-LMND Sulbar, Gunawan, menyatakan bahwa dalih pemerintah yang menyebut kenaikan ini hanya berlaku pada BBM nonsubsidi adalah bentuk pembodohan publik yang mengabaikan dampak domino di akar rumput.
“Pemerintah tidak boleh cuci tangan dengan alasan ini BBM komersial. Kenaikan Pertamax yang mencapai hampir Rp4.000 per liter ini akan langsung memukul sektor logistik. Efek dominonya jelas, harga bahan pangan pokok di pasar-pasar tradisional Sulbar pasti akan ikut meroket,” tegas Gunawan dalam keterangan tertulisnya di Mamuju, Rabu (10/6/2026).
Menurut Gunawan, kebijakan ini melahirkan tiga dampak buruk yang nyata bagi daerah:
- Memukul Sektor Kelautan dan Pertanian: Nelayan kecil dan petani di Sulawesi Barat yang selama ini bergantung pada kestabilan ekonomi daerah akan tercekik akibat pembengkakan biaya operasional.
- Memicu Kelangkaan Pertalite: Selisih harga yang terlampau jauh (Pertamax Rp16.650 vs Pertalite Rp10.000) akan memaksa konsumen kelas menengah ke bawah turun kelas. Hal ini diprediksi akan memicu antrean panjang dan kelangkaan Pertalite di SPBU-SPBU se-Sulawesi Barat.
- Pengkhianatan Pasal 33 UUD 1945: LMND menilai pemerintah telah gagal menjaga kedaulatan energi nasional dan memilih tunduk pada mekanisme pasar neolib serta fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Menyikapi kondisi tersebut, EW-LMND Sulawesi Barat secara tegas menyatakan sikap:
- MENUNTUT pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM per 10 Juni 2026.
- MENDESAK Pertamina menjamin pasokan BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar) di seluruh pelosok Sulawesi Barat tanpa pembatasan yang menyulitkan rakyat.
- MENYERUKAN kepada seluruh kader LMND dan elemen rakyat tertindas di Sulawesi Barat untuk bersiap merapatkan barisan melakukan perlawanan jika kebijakan ini tetap dipaksakan.
“Bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memuaskan pasar global. Jika jeritan rakyat diabaikan, maka jalanan adalah jalan satu-satunya bagi kami untuk menjemput keadilan,” pungkas Gunawan.