Pesisirmandar.com, Majene – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene agar mengusulkan pencopotan Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Majene, Moch. Loetfie Noegraha.
Desakan ini disampaikan oleh Ketua HMI Komisariat STAIN Majene, Ahmad Syamsuddin, kepada awak media pada Minggu (10/11/24).
Menurutnya, Direktur Utama Perusda Aneka Usaha telah gagal menjadikan perusahaan tersebut sebagai tulang punggung dalam memajukan perekonomian di Kabupaten Majene.
“DPRD harus mengambil tindakan sebagai bagian tak terpisahkan dari unsur pemerintahan di Kabupaten Majene,” ujar Ahmad.
Ahmad menilai bahwa pencopotan direktur adalah solusi bagi pejabat yang dinilai tidak bekerja maksimal. Ia menambahkan, masih banyak putra daerah yang bersedia bekerja untuk kemajuan daerahnya.
Selain itu, HMI meminta DPRD untuk mengambil langkah konkret dalam menyehatkan Perusda agar usaha pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat Majene dapat tercapai melalui pendapatan yang diperoleh Perusda Aneka Usaha.
“Tidak perlu mempertahankan orang yang tidak mau bekerja dan salah satu yang menjadi acuan untuk bekerja ya harus memiliki rencana bisnis yang jelas,” tegas Ahmad.
HMI juga merencanakan akan segera mendatangi DPRD Kabupaten Majene untuk menuntut pencopotan Direktur Utama Perusda Aneka Usaha.
Sebelumnya, HMI Komisariat STAIN Majene telah melakukan audiensi dengan Pejabat Sementara (PJs) Bupati Majene, Habibi Aziz, pada Jumat (1/11/2024) sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi HMI pada 18 Oktober 2024.
Audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati tersebut mengangkat tuntutan HMI agar Direktur Utama Perusda Aneka Usaha segera dicopot dari jabatannya.
Ketua Umum HMI Komisariat STAIN Majene, Ahmad Syamsuddin, menyampaikan bahwa desakan ini dilandasi oleh penilaian kinerja Direktur Utama selama 100 hari pertama.
“Dalam 100 hari kerja, seharusnya Direktur Utama Perusda sudah memiliki rencana bisnis yang jelas, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Daerah,” ujar Ahmad pada Jumat (1/11/24).
Ahmad menegaskan bahwa Direktur Perusda dianggap gagal menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawabnya.
Ia juga berkomitmen untuk terus mengawal pengelolaan Perusda agar berdampak positif bagi masyarakat Majene, serta meminta PJs Bupati agar tegas dalam mengambil keputusan.
PJs Bupati Majene, Habibi Azis, menyambut baik kehadiran HMI dan mengapresiasi kepedulian mereka.“Kami tidak memiliki kepentingan selain memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Majene,” ungkapnya.
Habibi menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mendiskusikan tata kelola dan proses bisnis Perusda.
Ia meminta BPKP memberikan pendampingan untuk menyehatkan kembali Perusda, serta berjanji akan melibatkan baik direktur yang lama maupun yang baru dalam menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami akan berupaya selama 2 hingga 3 minggu untuk menyehatkan Perusda. Jika tidak ada perubahan signifikan, kami akan mengganti direkturnya. Sementara ini, penggunaan anggaran Perusda kami hentikan, kecuali untuk keperluan mendesak,” tegas Habibi.