pesisirmandar.com, Mamasa — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa melontarkan kritik keras terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak produktif dan stagnan dalam menjalankan tugas pemerintahan. HMI mendesak Bupati Mamasa untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah yang dianggap gagal menjalankan kinerja secara optimal.
“Banyak OPD hari ini lebih sibuk pada formalitas daripada substansi kerja. Anggaran habis, tapi rakyat tak merasakan dampaknya. Pemerintah Kabupaten tidak boleh menjadi panggung nyaman bagi pejabat gagal,” ujar Arifin Jalil, Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, dalam pernyataan sikap yang dirilis Rabu,(14/5/25).
Menurut HMI, kondisi birokrasi di Mamasa kini berada pada titik stagnasi. Beberapa dinas teknis dianggap tidak mampu merealisasikan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Bahkan, ada OPD yang disebut menjadi tempat pemborosan anggaran dan praktik manipulatif, jauh dari semangat pelayanan publik.
“Evaluasi bukan hanya soal kinerja administratif, tapi juga menyangkut moralitas jabatan. Jika seorang kepala dinas tak memiliki kepekaan sosial dan kapasitas teknis, maka ia gagal menjalankan mandatnya. Bupati harus berani ambil langkah tegas, bukan sekadar rotasi politik,” tambah Arifin.
HMI juga menilai bahwa pembangunan daerah tidak akan bergerak maju bila dikelola oleh birokrasi yang minim visi. Dalam konteks Mamasa yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur dan pelayanan dasar, peran OPD semestinya menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
“Jika evaluasi menyeluruh tak dilakukan, maka Bupati patut diduga ikut membiarkan ketidakmampuan sistemik ini terus berlangsung. Rakyat Mamasa butuh pemimpin yang progresif, yang berani membersihkan barisan dari elemen penghambat kemajuan,” tegas Arifin.
Sebagai bentuk komitmen, HMI Cabang Mamasa menyatakan akan terus mengawal isu ini secara berkelanjutan. Mereka tengah menyiapkan kajian akademik terkait kinerja OPD yang dianggap bermasalah, dan tidak menutup kemungkinan untuk menggelar aksi massa jika Pemerintah Kabupaten tidak merespons dengan langkah konkret.
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya di ponsel Anda dengan mengakses saluran pesisirmandar.com melalui WhatsApp : https://whatsapp.com/channel/0029Vavk6qe8qJ01a0SjC33e