pesisirmandar.com, Majene — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene mendesak Bupati Majene, Andi Achmad Syukri, mencopot Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Majene menyusul dugaan tindakan pemukulan terhadap seorang mahasiswa saat aksi demonstrasi.
Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Majene, Kadi, saat diwawancarai, pada Kamis, (19/2/2026).
Kadi menilai tindakan represif yang diduga dilakukan oknum Satpol PP terhadap mahasiswa merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Ia menyayangkan insiden tersebut, apalagi aksi demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dilindungi undang-undang.
“Kami sangat menyesalkan tindakan represif yang diduga dilakukan oleh oknum Satpol PP terhadap mahasiswa. Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara, sehingga tidak seharusnya direspons dengan kekerasan,” ujar Kadi.
Menurutnya, pencopotan Kasatpol PP perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan atas tindakan anggotanya, sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Selain itu, HMI juga meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan pemukulan tersebut secara transparan dan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami mendesak Bupati Majene segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kasatpol PP serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan,” katanya.
HMI menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga ada kejelasan dan penyelesaian yang berpihak pada keadilan, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Sebelumnya, Aksi demonstrasi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene di depan Kantor Bupati Majene, Rabu (18/2/2026), berujung ricuh. Seorang mahasiswa mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja saat massa berupaya menemui Wakil Bupati untuk menyampaikan aspirasi terkait akses jalan kampus yang tertutup.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas belum dibukanya akses jalan menuju kampus yang disebut-sebut tertutup akibat persoalan lahan. Mahasiswa menilai kondisi ini menghambat aktivitas akademik dan mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian.
Ketegangan mulai terjadi ketika massa aksi berupaya memasuki area Kantor Bupati Majene untuk bertemu langsung dengan Wakil Bupati. Namun, upaya itu dihadang aparat Satpol PP yang berjaga di pintu masuk. Dorong-dorongan antara mahasiswa dan aparat pun tidak terhindarkan.
Dalam situasi tersebut, seorang mahasiswa di barisan depan mengaku mengalami kekerasan fisik. Massa aksi menilai tindakan aparat telah melampaui batas kewenangan pengamanan.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan menemui wakil bupati yang katanya bersedia menerima massa aksi, tapi justru mendapat tindakan represif. Kami meminta oknum Satpol PP yang melakukan pemukulan segera dipecat,” kata Syaiful Islam, salah satu peserta aksi.
Mahasiswa menilai tindakan tersebut bertentangan dengan fungsi aparat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Majene mengusut insiden tersebut secara transparan dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran.
Selain menyoroti dugaan kekerasan, mahasiswa kembali menegaskan tuntutan utama mereka, yakni pembukaan akses jalan menuju kampus. Mereka menyebut akses tersebut vital untuk menunjang kegiatan perkuliahan.
“Kami hanya menuntut hak kami sebagai mahasiswa. Jangan sampai aspirasi dibalas dengan kekerasan,” ujar salah satu peserta aksi lainnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Majene, Andi Aco Tamma B, Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut akan diselesaikan secara damai dan tidak perlu dibesar-besarkan. Pihaknya juga akan membicarakan hal itu bersama rekan-rekan di kantor untuk mencari solusi terbaik.
Menurutnya, kedua belah pihak sama-sama mengalami insiden dalam peristiwa tersebut. Ia menyebut, ada anggotanya yang juga mengalami luka cakaran.
Meski demikian, ia memastikan persoalan itu akan diupayakan selesai secara kekeluargaan dan damai.