pesisirmandar.com, Majene — Insiden pengeroyokan yang melibatkan oknum polisi terhadap seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Mamuju semakin mendapatkan perhatian publik. Kejadian ini bermula setelah korban menegur oknum polisi yang diduga melakukan tindakan tidak sesuai dengan kode etik kepolisian, yang berujung pada tindak kekerasan fisik.
Advokat yang juga Direktur Forum Studi Hukum Konstitusi Lasinrang (FOSHIL), Aidil menyatakan keprihatinannya atas insiden ini. Sebagai mantan aktivis HMI Cabang Pinrang, Aidil merasa terpanggil untuk mengkritisi tindakan tersebut dan menyoroti kegagalan pengawasan di tubuh kepolisian.
“Sebagai mantan aktivis HMI, saya merasa terpanggil untuk menyuarakan keadilan. Apa yang terjadi di Mamuju ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Kapolda dan Kapolres Mamuju harus bertanggungjawab atas kejadian ini dan mempertanggungjawabkan kegagalan mereka dalam memastikan integritas dan disiplin aparat kepolisian,” ujar Aidil, Jumat (3/1/25).
Aidil menilai bahwa Kapolda dan Kapolres harus memberikan contoh kepemimpinan yang baik dengan mengambil tanggung jawab penuh.
“Jika mereka tidak dapat mengawasi anggotanya dengan baik dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka mereka harus mundur dari jabatan mereka,” tegas Aidil.
Sebagai seorang penggiat hukum, Aidil mengingatkan bahwa tindakan kekerasan seperti ini melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya hak atas perlindungan dan kebebasan dari ancaman kekerasan.
“Sebagai pemimpin institusi kepolisian, Kapolda Sulawesi Barat dan Kapolres Mamuju harus memastikan bahwa aparat kepolisian bertindak sesuai hukum dan etika. Jika mereka gagal, mereka harus mengambil tanggung jawab moral dan mundur dari jabatannya,” tambah Aidil.
Insiden ini menyoroti pentingnya peran pengawasan dalam tubuh kepolisian untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Publik kini mengharapkan langkah tegas dari Kapolda dan Kapolres untuk memastikan proses hukum dilakukan dengan adil dan transparan.