Oleh : Rahman
pesisirmandar.com, Opini — Demokrasi Indonesia hari ini tidak hanya diuji di bilik suara, tetapi juga di layar gawai. Dunia maya yang dulu diharapkan memperluas partisipasi publik kini justru menjadi ruang manipulasi, polarisasi, dan penggerusan nalar kritis. Media digital, yang semestinya memperkuat kebebasan sipil, kini sering berubah menjadi alat untuk mengaburkan kebenaran.
Platform digital hari ini tak lagi netral. Laporan sepanjang 2025 menunjukkan bagaimana echo chamber—ruang gema algoritmik—memperdalam polarisasi. Konten sengaja didesain untuk menguatkan keyakinan kelompok tertentu, sekaligus menutup ruang dialog rasional. Akibatnya, masyarakat terperangkap dalam informasi searah, mudah terdoktrin, dan rawan salah paham.
Lebih berbahaya lagi, disinformasi politik dan isu SARA menjadi senjata utama. Setiap menjelang pemilu, hoaks diproduksi massal untuk menggiring opini, memecah belah, dan memenangkan kepentingan sempit. Jika situasi ini dibiarkan, demokrasi bukan hanya rusak—ia bisa kehilangan makna.
Di titik inilah peran pemuda dan mahasiswa, khususnya kader HMI, menjadi krusial. Sebagai insan pengabdi dan agen perubahan, kader HMI tak boleh menjadi penonton di tengah krisis nalar publik. Demokrasi digital yang terancam membutuhkan kesadaran kolektif dan keberanian moral.
Ada beberapa langkah konkret yang mesti diambil kader HMI:
Pertama, meningkatkan kesadaran kritis. Edukasi diri dan lingkungan tentang bahaya manipulasi digital dan pentingnya demokrasi berbasis rasionalitas.
Kedua, mendorong literasi digital. Masyarakat harus dibekali kemampuan memilah informasi, membedakan fakta dan hoaks, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
Ketiga, mengadvokasi kebijakan publik. Kader HMI perlu mendorong regulasi yang melindungi hak warga di ruang digital dan menindak tegas pelaku disinformasi.
Keempat, menggunakan media sosial secara progresif. Jadikan ruang digital sebagai wadah penyebaran nilai demokrasi, toleransi, dan keadaban publik.
Kelima, mengawasi dan melaporkan. Setiap aktivitas digital yang merusak persatuan dan demokrasi harus dilawan, bukan didiamkan.
Demokrasi digital tidak akan selamat jika hanya diserahkan pada algoritma. Ia butuh kesadaran, keberanian, dan kehadiran kader-kader yang berpihak pada kebenaran. Di sinilah HMI diuji: apakah tetap menjadi benteng moral bangsa, atau larut dalam hiruk-pikuk dunia maya tanpa arah.
Penulis Merupakan Kader HMI BADKO Sulbar