Pesisirmandar.com, Polewali Mandar – Salah satu Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar untuk mengevaluasi kinerja dinas-dinas serta menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penjabat (Pj) Bupati Polman. Kamis,(12/12/24).
Iqbal Yahya, salah satu aktivis HMI Cabang Polman, menegaskan bahwa LPJ yang akan diajukan oleh Pj Bupati pada Januari mendatang harus ditolak. Ia berpendapat bahwa berbagai masalah di Kabupaten Polman belum terselesaikan dengan baik.
“Banyak permasalahan yang memalukan, seperti kasus utang piutang yang tersebar di berbagai pihak. Ditambah lagi, viralnya video mantan bendahara sekretariat yang mengaku bahwa utang tersebut terjadi atas perintah Kasubag TU. Video tersebut menunjukkan indikasi adanya masalah serius yang perlu ditelusuri lebih dalam, termasuk pihak-pihak yang terlibat,” ujar Iqbal.
HMI menilai bahwa Pj Bupati Polman belum mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam pelaksanaan program dan pembangunan daerah.
Hal ini terlihat dari utang-utang yang mengatasnamakan kegiatan pemerintah namun tidak direalisasikan, serta utang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan.
Selain itu, HMI juga menyoroti beberapa isu lainnya, seperti pengelolaan dana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum sepenuhnya terselesaikan, serta masalah utang pengadaan seragam Linmas sebesar Rp1,6 miliar tanpa sumber dana yang jelas.
“Alasan yang disampaikan oleh Pj Bupati selama ini terkesan tidak jelas dan menghindar dari tanggung jawab,” tambahnya.
HMI meminta pihak kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa perangkat daerah, termasuk Pj Sekda, PPKD, BPKAD, PA, bendahara, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut HMI, ada indikasi bahwa keuangan daerah dikelola secara tidak bertanggung jawab oleh sejumlah pejabat tinggi dengan dalih menutupi defisit anggaran.
“Kami mendesak pihak yang berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Polman,” tegas Iqbal.
HMI juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal masalah ini, termasuk melalui aksi demonstrasi, hingga ada langkah nyata dari DPRD dan Pj Bupati dalam memperbaiki kinerja pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan pesisirmandar.com, masih berupaya mengkonfirmasi Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar terkait desakan salah satu Aktivis HMI
(pesisirmandar/Red)