pesisirmandar.com, Majene – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menyoroti kinerja Pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene dan mendesak Bupati Andi Achmad Syukri Tammalele Segera Mengevaluasi.
Soroton itu dikemukakan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Majene, Basri Ibrahim, menyusul berbagai persoalan di RSUD Majene yang tak kunjung terselesaikan. Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada buruknya pelayanan terhadap pasien.
“Salah satu masalah paling krusial adalah keterbatasan obat-obatan di rumah sakit. Pasien terpaksa membeli obat di apotek luar, bahkan beberapa harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah demi mendapatkan perawatan maksimal,” kata Basri, Selasa, (25/3/25).
Bahkan, kata dia, beredar kabar bahwa tenaga medis RSUD Majene bakal menggelar aksi mogok mulai 24 Maret jika stok obat-obatan yang sering digunakan tidak segera tersedia.
Menyikapi hal itu, Basri meminta pemerintah daerah, terutama Bupati Majene, segera merespons dan memastikan ketersediaan obat di rumah sakit. Ia juga mendesak Ketua Komite Medik memberikan klarifikasi terkait isu kekurangan obat yang mencuat setelah sebuah surat beredar di masyarakat.
“Bupati harus memastikan ketersediaan obat di rumah sakit. Ketua Komite Medik juga harus segera memberi penjelasan soal isu kekurangan obat yang diisukan melalui surat yang ditandatangani oleh oknum tertentu,” ujarnya.
Basri menilai, berkepanjangannya polemik ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di RSUD Majene perlu dievaluasi. Menurutnya, organisasi yang sehat adalah organisasi yang harmonis. Jika ada kekacauan, itu menandakan adanya permasalahan dalam manajemen.
“Direktur harusnya mampu memetakan permasalahan rumah sakit dan memperbaikinya secara bertahap. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk bagi organisasi. Sehat tidaknya rumah sakit sangat bergantung pada pola kepemimpinan direkturnya,” kata legislator PKB dari Dapil IV itu.
Sebelumnya, pada 11 Maret 2025, Komisi III DPRD Majene melakukan kunjungan kerja ke RSUD Majene sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan. Dalam kunjungan itu, mereka menemukan sejumlah persoalan yang dianggap mendesak.
“Stok obat yang sering kali tidak mencukupi menjadi hambatan utama dalam pelayanan, baik bagi pasien rawat inap maupun rawat jalan,” ujar Basri.
Ia mengungkapkan, penyedia obat kini enggan memasok obat ke RSUD Majene karena tagihan sebelumnya belum dibayarkan. Kondisi ini, kata Basri, disebabkan oleh tingginya jumlah pasien rekomendasi yang biaya perawatannya belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene sejak 2022.
“Seharusnya pihak rumah sakit lebih intens membangun komunikasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan utang pasien rekomendasi ini,” kata Basri.
Selain permasalahan obat, DPRD Majene juga menyoroti buruknya kondisi sarana dan prasarana rumah sakit. Fasilitas yang tidak optimal, seperti pendingin ruangan (AC) dan kipas angin yang tidak berfungsi dengan baik, dinilai mengganggu kenyamanan pasien.
“RSUD Majene ini sudah menerapkan manajemen BLUD, seharusnya hal-hal kecil seperti ini tidak terjadi,” kata Basri.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar layanan di RSUD Majene bisa kembali optimal.
Ikuti Berita Terbaru
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya di ponsel Anda dengan mengakses saluran pesisirmandar.com melalui WhatsApp : https://whatsapp.com/channel/0029Vavk6qe8qJ01a0SjC33e