pesisirmandar.com, Majene – Insiden bentrokan antara mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene (STIKES-BBM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene dalam aksi demonstrasi pada Rabu lalu,(12/3/25), menyeret perhatian publik. Peristiwa ini menjadi perbincangan hangat, terutama di media sosial.
Aksi unjuk rasa di lingkungan kampus STIKES BBM itu berujung pada perusakan bendera HMI oleh sekelompok mahasiswa. Tak berhenti di situ, situasi memanas hingga terjadi aksi dorong-mendorong dan kejar-kejaran antara kedua kelompok mahasiswa. Akibat bentrokan ini, sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka, bahkan ada yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual.
Mantan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Barat, Abdul Wahab, menyebut insiden ini sebagai preseden buruk yang seharusnya bisa dicegah oleh aparat kepolisian.
“Apalagi insiden ini terjadi di salah satu fasilitas pelayanan pendidikan,” kata Wahab, Jumat,(14/3/25).
Menurutnya, ini adalah kejadian pertama di fasilitas pendidikan di Sulawesi Barat yang berujung pada kekerasan fisik. “Sangat miris melihat Majene, kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan, justru menjadi tempat terjadinya insiden ini,” ujarnya.
Bentrok itu pun memicu reaksi beragam di media sosial. Publik terpecah antara mendukung STIKES BBM atau HMI. Opini yang berkembang menyeret banyak orang untuk ikut berkomentar, baik membela maupun mengkritik salah satu pihak. Namun, sorotan utama tertuju pada peran kedua institusi yang terlibat dalam insiden tersebut.
Wahab juga menyoroti peran Polres Majene yang dinilai minim dalam mengantisipasi potensi konflik.
“Sangat disayangkan, peran dan fungsi Polres Majene seolah tiada. Padahal, mereka memiliki kewenangan fundamental dalam pengamanan,” kata dia.
Ia menegaskan, Kapolres Majene dan Kasat Intel Polres Majene tidak bisa lepas tangan dari tanggung jawab mereka sebagai pihak utama yang bertugas menjaga keamanan aksi. “Kita semua tentu berharap insiden semacam ini tak terulang lagi. Jadikan kejadian ini sebagai bahan pembelajaran,” katanya.
Menurut Wahab, polisi seharusnya sudah mengantisipasi potensi bentrokan saat menerima surat pemberitahuan aksi dari HMI. “Dengan segala instrumen yang dimiliki Polri dan didukung anggaran negara, Polres Majene seharusnya bisa melakukan langkah pencegahan sejak awal,” ujarnya.
Namun, kata dia, pengamanan di lapangan justru terkesan biasa saja dan bias. “Peran pengamanan tidak terlihat maksimal, bahkan cenderung tidak netral,” tambahnya.
Wahab pun mendesak Kapolda Sulawesi Barat untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Majene dan Kasat Intel Polres Majene beserta jajarannya.
“Kami berharap Kapolda Sulbar, Adang Ginanjar, bisa meninggalkan jejak positif sebelum berpindah tugas dengan melakukan perbaikan nyata di tubuh Polres yang kinerjanya dinilai buruk,” ujarnya.
Ia menilai Kapolres Majene dan Kasat Intel harus dievaluasi. Jika hasil evaluasi menyarankan pencopotan keduanya demi menjaga kondusivitas Majene, Wahab menilai itu langkah yang perlu diambil.
“Kalau memang harus dicopot, lebih baik dicopot saja,” kata dia.
Ikuti Berita Terbaru
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya di ponsel Anda dengan mengakses saluran pesisirmandar.com melalui WhatsApp : https://whatsapp.com/channel/0029Vavk6qe8qJ01a0SjC33e