MAJENE — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dua proyek jalan di Kabupaten Majene yang memiliki total nilai anggaran mencapai Rp36,611 miliar.
Dua proyek yang menjadi sorotan tersebut yakni Preservasi Jalan Ruas Lembang–Lutang dengan pagu anggaran sebesar Rp16,849 miliar dan proyek Pelebaran Jalan Ambawe–Rawang senilai Rp19,762 miliar.
Ketua HMI Cabang Majene, Muhammad Aslan, menilai Kementerian PU perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan kedua proyek tersebut guna memastikan seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, kontrak kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis dan evaluasi independen. Beberapa di antaranya meliputi munculnya kerusakan dini pada sejumlah titik ruas jalan, dugaan ketidaksesuaian ketebalan konstruksi, kondisi drainase yang dinilai perlu diteliti lebih lanjut, hingga dugaan perbedaan antara volume pekerjaan yang dibayarkan dengan kondisi aktual di lapangan.
“Kami meminta Kementerian PU melakukan evaluasi secara menyeluruh agar seluruh persoalan yang menjadi perhatian publik dapat diuji secara objektif dan profesional,” kata Aslan.
Meski demikian, Aslan menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, setiap temuan dan dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, audit teknis, serta pendapat tenaga ahli yang berkompeten.
“Kami tidak ingin berspekulasi. Karena itu perlu menghadirkan tenaga ahli independen untuk memastikan apakah pekerjaan tersebut benar-benar telah sesuai dengan kontrak atau terdapat kekurangan volume maupun mutu pekerjaan,” ujarnya.
Selain itu, HMI Cabang Majene meminta Kementerian PU melakukan penelusuran terhadap seluruh dokumen pelaksanaan proyek, mulai dari dokumen kontrak, pembayaran, hingga dokumen pengadaan, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
HMI juga mendesak Kementerian PU mengevaluasi proses pengadaan yang digunakan dalam kedua proyek tersebut, termasuk menelaah kewajaran harga, proses negosiasi, serta mekanisme pemilihan penyedia jasa konstruksi.
“HMI Cabang Majene akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Kami berharap Kementerian PU dapat memberikan perhatian serius agar setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kualitas infrastruktur yang sesuai harapan masyarakat,” tegas Aslan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat maupun pelaksana proyek terkait sorotan yang disampaikan HMI Cabang Majene.