Pesisirmandar.com, Majene — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majene, yang membidangi ekonomi dan pembangunan, menanggapi cepat tuntutan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN Majene terkait polemik di Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Majene.
Ketua Komisi II, Napirman, dalam wawancaranya melalui WhatsApp pada Minggu (10/11/24), menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memanggil Direktur Perusda untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang tengah berlangsung.
“Kami akan segera panggil untuk dimintai keterangannya terkait kinerjanya. Minggu depan kami akan hadirkan,” ujar Napirman.
Napirman juga menyatakan akan mendalami tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dari HMI mengenai kinerja Direktur Perusda.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran di Perusda harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Percuma juga kelola uang miliaran kalau tidak ada manfaatnya terhadap masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene agar mengusulkan pencopotan Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Majene, Moch. Loetfie Noegraha.
Desakan ini disampaikan oleh Ketua HMI Komisariat STAIN Majene, Ahmad Syamsuddin, kepada awak media pada Minggu (10/11/24).
Menurutnya, Direktur Utama Perusda Aneka Usaha telah gagal menjadikan perusahaan tersebut sebagai tulang punggung dalam memajukan perekonomian di Kabupaten Majene.
“DPRD harus mengambil tindakan sebagai bagian tak terpisahkan dari unsur pemerintahan di Kabupaten Majene,” ujar Ahmad.
Ahmad menilai bahwa pencopotan direktur adalah solusi bagi pejabat yang dinilai tidak bekerja maksimal. Ia menambahkan, masih banyak putra daerah yang bersedia bekerja untuk kemajuan daerahnya.
Selain itu, HMI meminta DPRD untuk mengambil langkah konkret dalam menyehatkan Perusda agar usaha pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat Majene dapat tercapai melalui pendapatan yang diperoleh Perusda Aneka Usaha.
“Tidak perlu mempertahankan orang yang tidak mau bekerja dan salah satu yang menjadi acuan untuk bekerja ya harus memiliki rencana bisnis yang jelas,” tegas Ahmad.
HMI juga merencanakan akan segera mendatangi DPRD Kabupaten Majene untuk menuntut pencopotan Direktur Utama Perusda Aneka Usaha.
(PesisirMandar/Alifuddin)