Paslon Samsul Mahmud-Nursami Masdar Dituding Utamakan Suka atau Tidak Suka dalam Pengelolaan ASN

Praktisi Hukum Aco Andi, S.H.

pesisirmandar.com, Polewali Mandar — Beredar di media sosial seruan dari para pendukung pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, Samsul Mahmud dan Nursami Masdar, untuk melakukan “bersih-bersih pemerintahan” baik dari dalam maupun luar. Seruan tersebut mencuat pada Jumat (6/12/2024).

Bahkan, muncul isu bahwa anak dari calon wakil bupati telah menyusun daftar pegawai yang akan diberhentikan atau dipindahkan setelah pasangan tersebut dilantik.

Menanggapi hal ini, Aco Andi seorang praktisi hukum dan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, menyebut bahwa langkah tersebut menunjukkan tanda-tanda Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang didasarkan pada faktor suka atau tidak suka terhadap individu tertentu.

Baca Juga  PPK Kecamatan Balanipa Pantau Persiapan Pilkada di Desa Mosso

“Ya, kami dengar bahwa anak dari calon wakil sudah memiliki catatan nama-nama pegawai yang mungkin tidak akan ditempatkan di posisi strategis di pemerintahan Samsul Mahmud,” ujar Aco Andi saat diwawancarai, Jum’at,(6/12/24).

Terkait potensi pengelolaan berbasis “like and dislike”, Aco Andi menegaskan bahwa penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di birokrasi seharusnya didasarkan pada profesionalisme dan rekam jejak.

“ASN dengan rekam jejak buruk, seperti korupsi, tidak seharusnya ditempatkan di posisi sentral. Penempatan ASN harus sesuai keahliannya. Meski demikian, bupati memiliki hak dan wewenang untuk melakukan rotasi eselon,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Eddy Topo Ashari, dalam acara Working Group Meeting of the 14th ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) di Jakarta, pada Senin (23/3), yang menekankan pentingnya harmonisasi pemerintahan.

Baca Juga  Kabid KESBANGPOL Majene: Sosialisasi Anti-Politik Uang untuk Pemilih Pemula

Aco menambahkan bahwa latar belakang Samsul Mahmud yang bukan berasal dari birokrasi dapat menjadi salah satu alasan jika pengelolaan birokrasi diserahkan kepada wakilnya, yang memiliki pengalaman sebagai mantan kepala dinas.

Namun, ia mengingatkan agar tidak ada intervensi politik yang berlebihan. “Ini bukan kabinet presiden yang ditentukan berdasarkan koalisi partai politik,” tegas Aco.

Perbandingan Gaya Kepemimpinan

Aco juga membandingkan gaya kepemimpinan Paslon Samsul Mahmud-Nursami Masdar dengan pasangan gubernur terpilih Sulawesi Barat, SDK dan JSM, yang dianggap lebih profesional.

Baca Juga  Koordinasi BPC HIPMI Polman dengan BPD HIPMI Sulbar Bahas Rakercab IX dan Diklatcab IV

“Pasangan SDK dan JSM, yang memperoleh suara terbanyak di Sulbar, menunjukkan tanda bahwa mereka akan memimpin dengan profesionalisme, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Sebaliknya, jika pola kepemimpinan Bupati Polman seperti ini, ada potensi bahaya. Kita yang peduli terhadap kemajuan daerah perlu bekerja keras memberikan kritik dan masukan demi kemajuan bersama,” pungkas Aco.

Hingga berita ini diturunkan, Pesisirmandar.com masih berupaya mengkonfirmasi Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih terkait issue bersih-bersih Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

(pesisirmandar/Rahman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *